OPINI.
Oleh: Ahlul Fajri Amanah Bangsa Rakyat Indonesia Bersatu (ABRI-1).
Program Makan Bergizi Nasional (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang pada dasarnya lahir dari niat baik: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, ABRI-1 memandang MBG sebagai program yang sejalan dengan cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun demikian, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari niatnya, melainkan dari kualitas implementasinya di lapangan. Berbagai keluhan masyarakat yang beredar di ruang publik—termasuk dokumentasi di media sosial—menunjukkan adanya persoalan serius dalam realisasi MBG. Makanan yang diterima sebagian penerima manfaat dinilai belum memenuhi standar gizi, baik dari segi kualitas lauk, kesegaran buah, maupun proporsi porsi yang disajikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan wajar di tengah masyarakat terkait efektivitas pengelolaan anggaran MBG. Jika benar nilai manfaat yang diterima anak-anak tidak sebanding dengan alokasi biaya per penerima, maka pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh dan evaluasi kebijakan, agar tujuan program tidak menyimpang dari mandat awalnya.
ABRI-1 menekankan bahwa MBG tidak boleh berubah menjadi sekadar proyek administratif atau ladang ekonomi bagi segelintir pengelola dapur dan yayasan. Program ini harus sepenuhnya berpihak pada anak-anak sebagai subjek utama, bukan pada kepentingan pihak perantara.
Selain itu, wacana pendanaan MBG yang dikaitkan dengan dana Badan Amil Zakat Nasional maupun ajakan partisipasi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI perlu dikaji secara hati-hati. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab fiskalnya kepada masyarakat, terutama untuk program yang sejak awal diposisikan sebagai kebijakan nasional.
ABRI-1 berpandangan, apabila pendanaan dan tata kelola MBG belum sepenuhnya siap, maka pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan ekonomi keluarga, peningkatan pendapatan orang tua, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan ekonomi keluarga yang kuat, pemenuhan gizi anak akan terjadi secara lebih alami, berkelanjutan, dan bermartabat.
Opini ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral *ABRI-1* agar setiap kebijakan negara benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat, khususnya generasi masa depan Indonesia.
