MUSIRAWAS EKSPRES.COM, Musi Rawas – Memasuki babak lanjutan polemik infrastruktur jalan di Kabupaten Musi Rawas, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) menegaskan sikapnya untuk tidak tinggal diam. Setelah dua rilis sebelumnya mengungkap kondisi jalan yang memprihatinkan di sejumlah desa, kini LAKI P45 menyatakan siap mengambil langkah tegas.
Perwakilan LAKI P45 Ahlul Fajri menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan data dan bukti terkait dugaan ketidaksesuaian antara laporan kinerja infrastruktur jalan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami menduga kuat adanya laporan yang tidak sesuai fakta. Jika benar demikian, ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sudah masuk kategori serius yang harus ditindak secara hukum,” tegas perwakilan LAKI P45.
Menurut mereka, penghargaan tingkat nasional yang diraih Kabupaten Musi Rawas justru menjadi ironi di tengah penderitaan masyarakat yang setiap hari harus berjibaku dengan jalan berlumpur, rusak, dan nyaris tidak bisa dilalui.
“Di satu sisi ada penghargaan dan klaim keberhasilan, namun di sisi lain masyarakat masih terjebak lumpur setinggi 30–40 cm. Ini kontradiksi yang tidak bisa diterima akal sehat,” lanjutnya.
Sebagai bentuk keseriusan, LAKI P45 menyatakan akan berkordinasi dengan DPP LAKI P45 di Jakarta dan akan melaporkan dugaan penyimpangan terkait laporan infrastruktur jalan ke aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan instansi terkait. Menyurati secara resmi Kementerian PUPR RI untuk meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap pemberian penghargaan.
Melakukan aksi unjuk rasa damai apabila tidak ada respons serius dari pemerintah daerah maupun pusat
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Ini menyangkut hak dasar masyarakat. Jalan adalah urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial,” tegasnya.
LAKI P45 juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan organisasi sipil untuk ikut mengawal persoalan ini agar tidak tenggelam begitu saja.
“Kami membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal persoalan ini. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ahlul Fajri kembali menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Ini bukan soal politik, ini soal keadilan. Jika pemerintah tidak hadir, maka kami yang akan memastikan suara rakyat tetap terdengar,” pungkasnya.
“Kami kontrol sosial bukan musuh, tapi bagian penting dari Demokrasi yang hadir untuk mengingatkan, meluruskan, dan menjaga keseibangan kekuasaan”. Pungkasnya.
