MUSIRAWAS EKSPRES,COM, LUBUKLINGGAU – Menyikapi minimnya jumlah peserta didik baru di SMAN 7 Lubuklinggau yang pada tahun ajaran 2026/2027 baru memperoleh sembilan siswa baru, Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45), Ahlul Fajri, menyampaikan keprihatinan sekaligus memberikan solusi yang dinilai lebih realistis untuk masa depan sekolah tersebut.
Ahlul Fajri, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Komite SMAN 7 Lubuklinggau, mengaku sangat memahami kondisi sekolah tersebut. Menurutnya, persoalan minimnya jumlah siswa bukan semata-mata karena kualitas pendidikan, melainkan lebih disebabkan oleh letak geografis sekolah yang berada cukup jauh dari pusat permukiman masyarakat.
“Alasan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah jarak tempuh yang jauh dari rumah calon siswa, lokasi sekolah yang masih berada di kawasan yang relatif sepi, serta kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak-anak yang harus menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor setiap hari,” ujar Ahlul Fajri.
Ia menegaskan bahwa kualitas lulusan SMAN 7 selama ini sebenarnya tidak diragukan. Banyak alumni yang berhasil diterima di perguruan tinggi negeri, bahkan menjadi anggota TNI dan Polri. Namun, menurutnya, kualitas tersebut belum mampu mengatasi persoalan utama berupa lokasi sekolah.
Ahlul menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan. Jangan sampai gedung sekolah yang dibangun menggunakan anggaran negara dengan nilai yang besar justru tidak dimanfaatkan secara optimal karena terus mengalami kekurangan peserta didik.
“Sayang sekali apabila bangunan sekolah yang megah, yang dibangun menggunakan uang rakyat, pada akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal akibat minimnya jumlah siswa. Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis agar aset negara ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi, LAKI P45 mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengkaji perubahan status SMAN 7 Lubuklinggau menjadi SMK Negeri dengan Program Keahlian Pertambangan.
Menurut Ahlul, usulan tersebut didasarkan pada besarnya potensi sektor pertambangan di wilayah Sumatera Selatan dan provinsi sekitarnya yang membutuhkan sumber daya manusia terampil.
“Saya meyakini apabila sekolah ini diubah menjadi SMK Jurusan Pertambangan, minat masyarakat akan meningkat secara signifikan. Bukan hanya dari Kota Lubuklinggau, tetapi juga dari Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, PALI, serta kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Selatan. Bahkan sangat memungkinkan menarik minat siswa dari Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Rejang Lebong, maupun dari Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sekolah kejuruan dengan kompetensi pertambangan akan memiliki daya tarik yang jauh lebih besar dibanding mempertahankan status SMA umum, mengingat kebutuhan dunia kerja terhadap tenaga terampil di sektor pertambangan dan industri pendukungnya terus berkembang.
Selain memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi lulusan, perubahan status tersebut juga dinilai akan mengoptimalkan pemanfaatan aset pendidikan yang selama ini belum berjalan maksimal.
Melalui kesempatan ini, LAKI P45 berharap Gubernur Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, serta para pemangku kebijakan dapat melakukan kajian menyeluruh terhadap keberlangsungan SMAN 7 Lubuklinggau dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi pengembangan pendidikan vokasi di wilayah tersebut.
“Ini bukan kritik terhadap pihak sekolah. Kami justru mengapresiasi seluruh guru yang tetap berjuang memberikan pendidikan terbaik di tengah keterbatasan jumlah siswa. Yang kami dorong adalah lahirnya kebijakan yang visioner agar sekolah ini hidup, berkembang, dan benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah,” tutup Ahlul Fajri.
