MUSIRAWAS EKSPRES. COM, Sumsel – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nasional merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya kelompok usia sekolah. Program ini secara prinsip sejalan dengan upaya negara dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan, serta mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, sejumlah keluhan masyarakat mulai mencuat dan menjadi perhatian publik. Berbagai unggahan dan pemberitaan di media sosial memperlihatkan kondisi makanan yang diterima penerima manfaat MBG dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi yang layak.
Beberapa temuan yang disorot antara lain lauk pauk yang kurang berkualitas, buah-buahan yang tidak segar, hingga porsi yang dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran per anak.
Secara kasat mata, muncul persepsi di masyarakat bahwa nilai manfaat yang diterima oleh anak-anak diduga berada di bawah standar biaya ideal, bahkan disebut-sebut tidak mencapai Rp.10.000 per penerima manfaat. Kondisi ini tentu memerlukan klarifikasi dan evaluasi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Kelompok masyarakat sipil ABRI 1 memandang bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan mulia, namun implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut penting agar program benar-benar berdampak langsung kepada anak-anak sebagai penerima manfaat, bukan justru menimbulkan persepsi bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak pengelola dapur atau yayasan pelaksana.
Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada wacana pendanaan program MBG yang dikaitkan dengan dana dari Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta pernyataan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan.
Wacana ini memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat mengenai kejelasan sumber anggaran dan keberlanjutan program.
ABRI 1 menilai bahwa apabila pendanaan program MBG belum sepenuhnya siap atau masih menimbulkan polemik, pemerintah perlu melakukan penataan ulang kebijakan agar tidak membebani masyarakat.
Pendekatan yang lebih berkelanjutan, seperti penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan orang tua, dinilai dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih kuat terhadap pemenuhan gizi anak.
Melalui rilis ini, ABRI 1 berharap pemerintah dapat membuka ruang evaluasi, pengawasan, dan perbaikan tata kelola program MBG secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan utama program—yakni meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak-anak Indonesia—dapat benar-benar tercapai sesuai amanat kebijakan nasional dan harapan masyarakat.
